Menristek Himbau Kampus untuk Mengumpulkan Data No HP dan Media Sosial Mahasiswa Baru

Pemerintah Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

Jakarta – M Natsir selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan kepada seluruh Kampus di Indonesia untuk mengumpulkan data nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa baru angkatan tahun 2018.

“Saya sudah meminta para rektor, baik data telepon maupun media sosial” jelas Nasir

Kebijakan tersebut disampaikan kepada seluruh Wartawan yang hadir dalam rapat koordinasi penanggulangan paham radikalisme di lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Kantor Kemersitekdikti, Senayan, Jakarta, Senin (25/6/2018) lalu.  Pada kesempatan tersebut terlihat Kepala BNPT Suhardi Alius dan sejumlah rektor dari berbagai perguruan tinggi negeri.

Nasir juga menyampaikan kepada seluruh pihak agar kebijakan pengumpulan data nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa tersebut tidak dipolitisir. Nasir juga menambahkan jika pengumpulan data ini juga memiliki manfaat untuk proses dan kegiatan perkuliahan mahasiswa.

“mendata itu kan hal biasa. Di Samping ada urusan radikalisme, kan kalau ada masalah soal beasiswa atau masalah lainnya bisa langsung diadukan kepada rektor” tambahnya.

Di lain pihak, Kepala BNPT Suhardi Alius terlihat enggan memberikan komentar mengenai kebijakan tersebut. Suhardi hanya menuturkan jika kebijakan tersebut adalah murni dari pihak Kemeristekdikti.

“Itu saya nggak komentar. Itu kan permintaan dari Pak Menteri ya, ada baik, ada buruknya. Tapi kalau kayak begitu, bukan ranah kami. Kalau kami memang ada tugas-tugas sendiri itu,” tutup Suhardi.

Selain itu, Natsir juga mengupayakan langkah preventif kepada seluruh pihak yang terkait untuk tersebarnya pemahaman radikal sebelum mengambil jalur hukum.

“Jadi sebelum ditindak dia (yang terpapar) akan diperintah untuk kembali lagi ke dalam NKRI, memegang teguh UUD 1945, ideologi negara Pancasila, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan negara,” tegas Nasir.

Mahasiswa dan Radikalisme di Kampus dan Universitas PErguruan Tinggi
Mahasiswa Baru – Hipwee.com

Penolakan Pihak Kampus

Sebelumnya, Kebijakan ini sudah mendapatkan penolakan dari beberapa pihak di dalam lingkungan kampus seperti yang dilakukan Agus Surono yang merupakan rektor dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI). Agus menyatakan bahwa kebijakan pengawasan pemerintah melalui pendataan nomor Handphone dan akun media sosial kepada seluruh Mahasiswa dinilai terlalu berlebihan.

“Saya sependapat bahwa kampus harus bebas dari paham radikalisme, apalagi kegiatan yang mengarah kepada radikalisme. Namun demikian gagasan untuk mengawasi civitas akademika dengan cara mengawasi HP dan medsos menurut hemat saya terlalu berlebihan,” ungkap Agus sebagaiman yang dikutip dari Republika, Selasa (5/6/2018).

Kebijakan pendataan Identitas pribadi warga negara belakangan ini semakin ketat dilakukan oleh pihak pemerintah, terkait dengan semakin banyaknya isu radikalisme dan terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *